Latest News

LANDASAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisiikan sebagai sistim penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik  yang mewakili kelainan dan memiliki potensial kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam hal pendidikan inklusif tentulah diperlukan landasan pengelolaan pendidikan inklusif, landasan-landasan tersebut adalah :

A.     LANDASAN FILOSOFIS

Filosofi merupakan aturan-aturan dasar dalam kehidupan, yag menjadi aturan tidak tertulis, tetapi malah digunakan  untuk landasan dalam membuat kebijakan-kebijakan dan sebagai untuk bekal dalam melangkah. Dalam hal ini pendidikan inklusif juga tidak akan meninggalkan filosofinya. Adapun landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia antara lain :
1.      Semboyan Indonesia “Bhineka Tunggal Ika’ yang dapat diartikan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan itu mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku, agama-agama, berbagai bahasa, perbedaan bentuk tubuh, kelengkpan tubuh  menjadi satu. Itu semua merupakan kekayaan bangsa yang harus tetap kita junjung tinggi.
2.  Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Mahas Esa, pada dasarnya manusi dilahirkan dengan tanpa dosa, bagaikan kertas putih yang suci. Di hadapan tuhan, semua manusia adalah sama, yang membedakannya adalah amal perbuatannya. Tuhan tidak memandang bentuk fisik dari hamba-Nya. Manusia diciptakan berbeda-beda utuk saling mengenal antara manusia satu dengan yang lain.
3.  Manusia mempunyai hak yang sama, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat hidup yang layak, hak untuk mendapat kesehatan dan hak untuk mendapat pekerjaan
4.  Pendidikan inklusif dapat diartikan merupakan pendidikan yang mencakup seluruh semua kalangan dalam pendidikan.
5.   Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang dapat menerima bermacam-macam perbedaan , mulai dari suku, budaya, adat dll. termasuk perbedaaan fisik dan psikoliginya.

B.      LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif adalah :
1.      UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”
2.      UUD 1945 Pasal 31 ayat 2, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib menbiayainya.”
3.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 5.
4.      Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5.      Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
6.      Permendiknas No 70 tahun 2009
7.    Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

C.      LANDASAN PEDAGOGIK

Melalui pendidikan inklusif diharapkan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu sebagai individu yang mampu menghargai perbedaan. Hal ini tidak akan tercapai jika anak berkebutuhan khisis diisolasi dari teman-temannya di sekolah.

D.     KOMITMEN

Adanya komitmen sejak lama tentang anak berkebutuhan khusus, perihal penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, antara lain :
1.      Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1948 (declaration of human right)
2.      Konversi Hak Anak pada tahun 1989 (convention on the right of the child)
3.      Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk semua (world conference on education for all)
4.      Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993
5.      Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi tahun 1994.
6.      Deklarasi Bukittinggi tahun 1995.
7.  Komitmen Dakkar mengenai pendidikan untuk semua, tahun 2000 (The Dakkar Commitment on Education for All)
8.      Deklarasi  Bandung 2004, “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif.”

Demikianlah landasan pengelolaan pendidikan inklusif, semoga bermanfaat. 

0 Response to "LANDASAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF"